Kapal Bertujuan Israel Memutar Balik Atas Desakan Yaman

Kemenhan Yaman, Minggu (10/12/2023) seperti dikutip TV Al Mayadeen mengumumkan, "Tindakan yang tepat terhadap sebuah kapal yang tidak mengindahkan peringatan kami, sudah dilakukan.

Setelah Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengumumkan pelarangan kapal-kapal bertujuan Rezim Zionis, melintasi perairan Yaman, Kementerian Pertahanan negara ini mengabarkan kapal pertama bertujuan Israel, tak diperbolehkan melintas, dan terpaksa memutar balik.

Kapal itu dilarang melintas, dan terpaksa memutar balik."

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, di situsnya menulis, "Kelompok Houthi hari ini mengklaim telah melarang sebuah kapal yang berlayar menuju Israel, melintasi perairan Yaman."

Direktur Eksekutif Pelabuhan Eilat kepada Radio Militer Israel mengatakan, "Bagaimana mungkin kalian membiarkan kelompok Houthi, menciptakan masalah ekonomi serius, bagaimana mungkin kalian membiarkan ekonomi hancur."

Sebelumnya Jubir Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Saree, menegaskan bahwa Sanaa, tidak akan mengizinkan kapal-kapal yang berlayar menuju Wilayah pendudukan, melintasi perairan Yaman, kecuali membawa obat-obatan dan makanan untuk Gaza.

"Setiap kapal yang menuju Rezim Zionis akan menjadi target legal kami. Kami peringatkan seluruh kapal dan perusahaan, jangan menjalin hubungan apa pun dengan pelabuhan-pelabuhan Israel," pungkasnya.

Benjamin Netanyahu Buka Suara soal Deal Hamas-Israel

Belakangan ini konflik israel dan palestina makin memanas seperti di kutip dari The Guardian Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu buka suara atas potensi kesepakatan (deal) antara Israel dan Hamas. Sebelumnya Qatar memediasi kedua pihak yang berkonflik, di mana Hamas akan membebaskan sandera dan Israel harus menghentikan serangan ke Gaza, Palestina.

Hamas menyandera 240 warga Israel dalam serangan 7 Oktober. Gaza sendiri telah dibombardir pasukan Tel Aviv sejak itu, di mana 13.300 orang lebih tewas, dengan dominasi anak-anak dan wanita.

Mengutip The Guardian, Rabu (22/11/2023) pagi, saat ini pemerintah Israel tengah melakukan rapat kabinet untuk membahas deal tersebut. Namun, Netanyahu dalam pidatonya menegaskan meski deal terjadi, perang akan terus berlanjut.

Israel, kata dia, akan melanjutkan perangnya melawan Hamas. Bahkan jika gencatan senjata sementara dicapai untuk membebaskan sandera.

"Kami sedang berperang, dan kami akan melanjutkan perang," katanya juga dimuat media Amerika Serikat (AS), Associated Press (AP).

"Kami akan melanjutkannya sampai kami mencapai semua tujuan kami," tambahnya.

Laporan sama juga dijelaskan Al-Jazeera. Netanyahu menegaskan akan menghancurkan Hamas.

"Ada pembicaraan yang tidak masuk akal di luar sana bahwa setelah mengembalikan korban penculikan, kami akan menghentikan perang," kata Netanyahu lagi.

"Jadi saya ingin mengklarifikasi: Kita sedang berperang, kita akan terus berperang, kita akan terus berperang sampai kita mencapai semua tujuan kita. Kami akan menghancurkan Hamas, kami akan mengembalikan semua korban penculikan dan orang hilang dan kami akan memastikan bahwa di Gaza, tidak akan ada pihak yang menjadi ancaman bagi Israel," jelasnya.

Meski belum pasti, deal antara Hamas dan Israel kemungkinan akan membebaskan sekitar 50 tawanan Israel- wanita dan anak-anak- dalam jangka waktu lima hari. Sekitar 140 tahanan Palestina- wanita dan anak-anak- juga diperkirakan akan dibebaskan dalam beberapa hari.

Namun, sumber-sumber politik mengatakan kepada Channel 13 Israel mengatakan selama fase itu, pengungsi Palestina di Gaza tidak akan bisa kembali ke utara untuk memeriksa rumah mereka. Situasi dilaporkan masih berbahaya.

Sementara itu, Qatar menyebut masih terus menunggu Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid al-Ansari mengatakan proposal gencatan senjata memang telah diberikan sejak Selasa dini hari.

Kata Petinggi Hamas

Hamas juga memberikan konfirmasi soal kemungkinan deal dengan Israel. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menegaskan kesepakatan sudah di dekan mata, kemarin.

"Kami hampir mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata," kata Haniyeh, menurut pernyataan yang dikirim oleh kantornya kepada AFP.

Namun sayangnya tak ada detil yang disampaikan. Meski begitu, sebelumnya sejumlah pejabat Hamas mengatakan Israel kerap mempersulit pembicaraan.

"Kami beberapa kali nyaris dan mereka merusak keseluruhan proses," kata juru bicara Osama Hamdan.

"Gencatan senjata harus diimplementasikan sepenuhnya agar kesepakatan yang disepakati dapat disepakati," tegas salah satu pejabat lain Zaher Jabareen.

Presiden Turki mengatakan Hamas, bukan organisasi teroris

 

Presiden Turki, mengaku telah membatalkan kunjungannya ke Wilayah pendudukan, dan mengatakan Hamas, bukan organisasi teroris, mereka berjuang untuk membebaskan tanah airnya.

Recep Tayyip Erdogan, Rabu (25/10/2023) seperti dikutip kantor berita Anadolu menegaskan, Hamas bukan organisasi teroris tapi "pasukan pembebasan" yang berjuang untuk tanah air, dan rakyat Palestina. 

Pada saat yang sama Erdogan, mengaku sudah membatalkan rencana kunjungannya ke Wilayah pendudukan. 

"Kami punya niat baik terkait Israel, tapi mereka menyalahgunakan niat baik kami, dan saya sudah membatalkan kunjungan ke Israel," katanya. 

Menurut Presiden Turki, antara bangsa Yahudi, dan Zionis terdapat perbedaan. Ia menuturkan, "Bangsa Yahudi, mengetahui dengan baik bahwa Turki, adalah satu-satunya wilayah yang selama berabad-abad tidak pernah ada anti-Yahudi di dalamnya." 

Erdogan menambahkan, "Amerika Serikat, akan kalah, karena tidak ingin dunia adil. Sekitar setengah dari mereka yang meninggal dalam serangan Israel, ke Gaza, adalah anak-anak, dan ini membuktikan tujuan keterlibatan disengaja dalam kejahatan kemanusiaan."

 "Turki sama sekali tidak punya masalah dengan pemerintah Israel, tapi tidak akan pernah menjustifikasi kejahatan Israel, dan cara kerjanya sebagai sebuah kelompok bukan negara," imbuhnya. 

Presiden Turki, menegaskan bahwa hubungan negaranya dengan Israel, bisa dinormalisasi, tapi Ankara tidak menyaksikan langkah timbal balik dari Israel. (Dari Berbagai Sumber)

Israel Ingin Jalin Kerja Sama Militer dengan Negara Arab

 

Komandan Organisasi Pertahanan Rudal Israel, menuturkan militer pemerintahan Zionis kemungkinan akan berkolaborasi dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan juga Bahrain tersangkut pertukaran teknologi rudal.

Moshe Patel dalam wawancara dengan situs The Media Line, Minggu (20/12/2020) menambahkan Tel Aviv bertekad untuk mengembangkan rencana kerja sama militer dengan UEA dan Bahrain, yang baru-baru ini menormalisasi jalinan dengan pemerintahan Zionis.

Namun, lanjutnya, ketetapan seperti itu harus terlebih dahulu disetujui oleh Amerika Serikat. "Pertukaran teknologi rudal antara Israel, UEA dan Bahrain dapat membawa manfaat yang luas bagi kawasan," kata Patel.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdul Latif Al Zayani dalam sebuah pernyataan, membenarkan rencana kerja sama militer negaranya dan UEA dengan rezim Zionis.

Bahrain dan UEA menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel di Gedung Putih pada 15 September 2020. Peristiwa ini disaksikan oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu.

Puluhan Penyandang Disabilitas Palestina Ditahan Oleh Israel

 

Dikutip dari Parstoday bahwa Pakar urusan tahanan dan veteran tahanan Palestina, Abdul Naser Ferwaneh mengatakan sekitar 70 penyandang disabilitas Palestina saat ini ditahan di penjara rezim Zionis.

Hal itu disampaikan Ferwaneh pada hari Kamis, 3 Desember 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional, seperti dilaporkan Pusat Informasi Palestina.

Dia mencatat bahwa Israel pada Hari Disabilitas Internasional, meningkatkan serangannya terhadap penyandang disabilitas di wilayah pendudukan Palestina dan sama sekali tidak menghormati hak-hak mereka.

Rezim Zionis memenjarakan puluhan orang dengan cacat fisik dan mental di dalam penjara, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap semua kesepakatan dan perjanjian internasional,” ucap Ferwaneh.

Sedikitnya 700 tahanan Palestina di dalam penjara Israel menderita berbagai penyakit, termasuk 40 tahanan yang menderita kanker, gagal ginjal, diabetes tingkat lanjut, dan tekanan darah tinggi.

Sekitar 4.800 tahanan Palestina ditahan di penjara-penjara rezim Zionis termasuk 170 anak-anak, 39 wanita, dan puluhan orang lansia.

Miliki 90 Ribu Ton Uranium Arab Saudi Cukup untuk Hasilkan Bahan Bakar Nuklir

 Menurut Berbagai sumber bahwa Arab Saudi memiliki cukup bijih uranium untuk menghasilkan bahan bakar nuklir, Guardian mengungkapkan.

Menurut dokumen rahasia yang dilaporkan oleh ahli geologi China untuk kerajaan dan dikutip oleh Guardian, Riyadh sekarang memiliki begitu banyak cadangan bijih uranium sehingga dapat memulai produksi bahan bakar nuklir dalam negeri.

Ahli geologi China dilaporkan membantu Riyadh memetakan cadangan uraniumnya dengan kecepatan sangat tinggi sebagai bagian dari perjanjian kerja sama energi nuklir kedua negara.

Para ahli geologi mengidentifikasi cadangan yang akan mampu menghasilkan lebih dari 90.000 ton uranium dari tiga “endapan utama” di tengah dan barat laut negara itu, kata laporan itu.

Namun, ini adalah “simpanan yang disimpulkan”, dan eksplorasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan cadangan uranium dan menghitung biaya ekstraksi.

Dokumen tersebut disiapkan oleh Institut Riset Geologi Uranium Beijing (BRIUG) dan Perusahaan Nuklir Nasional China (CNNC), bekerja sama dengan Survei Geologi Saudi.

Pengungkapan tersebut akan meningkatkan kekhawatiran tentang minat Arab Saudi dalam program senjata nuklir.

Para ahli memperingatkan bahwa jika Arab Saudi mampu menambang uranium yang cukup di dalam negeri, daripada bergantung pada penyedia asing, maka itu dapat memberi kerajaan dorongan untuk membuat program senjatanya sendiri.

Bruce Riedel dari Brookings Institution mengatakan informasi tersebut menunjukkan bahwa Saudi “secara agresif mengejar prasyarat” untuk program energi atau senjata dan mengamankan sumber uranium dalam negeri akan meningkatkan upayanya.

Kekhawatiran Israel 

Sebuah laporan baru oleh Foreign Policy mengatakan bahwa program nuklir Riyadh dan Abu Dhabi, terutama Arab Saudi, harus menjadi sumber keprihatinan bagi rezim Israel, yang secara resmi telah menormalisasi hubungannya dengan negara-negara Teluk Arab.

“Tidak seperti UEA, [Arab Saudi] belum menyetujui apa yang disebut standar emas pengawasan nuklir. Arab Saudi memiliki perjanjian perlindungan yang sangat terbatas dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Selain itu, berbeda dengan UEA, Saudi belum menandatangani Protokol Tambahan IAEA, yang meningkatkan kemampuan badan tersebut untuk memverifikasi penggunaan damai semua bahan nuklir. Ia tidak mengesampingkan pengayaan uranium, yang menimbulkan kecurigaan bahwa mereka sedang mengejar program nuklir militer,” kata laporan itu.

Program nuklir klandestin Arab Saudi, yang diungkapkan oleh whistle-blower, baru-baru ini dikonfirmasi oleh gambar satelit yang menunjukkan sebuah kompleks besar, di lokasi yang mencurigakan di tengah gurun, sebuah pos pemeriksaan, pagar keamanan yang menjulang tinggi, sebuah bangunan besar sekitar 150 kaki di sisi dan kolam untuk pengumpulan limbah uranium.

Wall Street Journal menemukan fasilitas yang dibangun di daerah terpencil di Arab Saudi untuk mengekstraksi kue kuning uranium dari bijih uranium. Ironisnya, fasilitas tersebut terletak di dekat area produksi panel surya.

Para pengamat mengatakan kemampuan nuklir yang tidak diumumkan oleh Arab Saudi, sangat mengkhawatirkan, mengingat catatan hak asasi manusia Saudi yang buruk, dan keterlibatannya dalam aksi teroris.

Pejabat Barat sekarang cemas tentang fasilitas yang tidak biasa yang terletak di dekat al-Ula, sebuah kota kecil di gurun barat laut Saudi dekat area produksi panel surya.

Para ahli yang diwawancarai oleh Wall Street Journal percaya fasilitas itu adalah salah satu situs nuklir yang tidak diumumkan di kerajaan dengan kapasitas untuk menghasilkan kue kuning uranium.

Pada tahun 2019, IAEA merilis “Pembaruan Proyek Energi Atom Nasional Saudi,” yang merinci rencana Saudi untuk membangun reaktor serta mengisi bahan bakar melalui “lokalisasi” produksi uranium. Menurut dokumen tersebut, Riaydh sedang mencari deposit uranium di wilayahnya sendiri sambil bekerja sama dengan Yordania untuk membuat kue kuning.

Source :Berbagai Sumber

Teroris Daesh Sembunyi di Perbatasan Suriah-Irak Sebanyak 70.000

Menurut Juru bicara Komando Operasi Gabungan Angkatan Bersenjata Irak Brigadir Jenderal Yahya Rasool mengatakan, lebih dari 70.000 teroris Daesh (ISIS) berada di berbagai wilayah perbatasan Suriah dengan Irak.

"Daesh cerai-berai, lemah dan terkepung, namun mereka melakukan sejumlah gerakan untuk mengumumkan eksistensinya," kata Yahya Rasool  pada Jumat (22/5/2020) seperti dilansir IRNA.

Dia manambahkan, Daesh hari ini tidak akan mampu lagi untuk menduduki sebuah wilayah.

Brigjen Yahya Rasool lebih lanjut menyinggung krisis terbaru di Irak dan mengatakan, krisis terbaru seperti demonstrasi dan penyebaran virus Corona, COVID-19 telah melelahkan pasukan keamanan.

Dia juga menyinggung perluasan dan penguatan Angkatan Udara Irak, namun untuk meraih tujuan ini diperlukan anggaran besar.

"Anggaran Kementerian Pertahanan Irak tidak sebesar negara-negara lain di dunia," pungkasnya.

Dalam dua bulan terakhir, Provinsi Salah ad-Din dan Diyala di Irak menjadi target serangan kelompok teroris takfiri Daesh.
Source: Parstoday

Satu Pasien Positif Corona di Pontianak Sembuh

Seorang pasien terjangkit virus corona yang dirawat di Rumah Sakit Umum dr Soedarso Pontianak, Kalimantan Barat, dinyatakan sembuh. Pasien itu pria berusia 34 tahun, warga Pontianak.

"Saya hari ini mendapatkan konfirmasi dari Balitbangkes di Jakarta kalau pemeriksaan laboratorium pasien yang sebelumnya positif terjangkit virus corona saat ini dinyatakan negatif," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson, kepada VIVAnews, Kamis, 26 Maret 2020.
Harisson menambahkan, pasien itu saat ini masih dirawat di ruang isolasi, sambil menunggu pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan agar pasien bisa keluar dari ruang perawatan dan berkumpul kembali dengan keluarga.

"Saat ini kami dari Dinkes masih menunggu pemeriksaan kedua. Apabila pada pemeriksaan kedua nanti negatif, maka pasien ini dapat kita keluarkan dari ruang isolasi Rumah Sakit Soedarso," ujarnya.
Saat ini, kata Harisson, pasien dalam keadaan sehat. Bahkan di dalam kamar isolasi, pasien kerap melakukan olahraga kecil.

Sementara itu, pasien lain yang sebelumnya berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) corona yang juga dirawat di ruang isolasi RS Soedarso, telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil laboratorium Balitbangkes.

"Dari hasil pemeriksaan laboratorium, ibu ini negatif Covid-19. Jadi, terhadap pasien ini akan segera kami keluarkan dari ruang isolasi. Dan, apabila sudah pulang pasien ini kita harapkan melakukan karantina secara mandiri untuk menjaga kesehatan tubuhnya," tuturnya.
Source : VIVAnews.com

Mahfud Mengataka : Mungkin Keliru Ketik,Saat Omnibus Law Sebut Jokowi Bisa Ubah UU Via PP

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut kemungkinan ada kekeliruan dalam pengetikan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengubah undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP). Seperti apa penjelasan Mahfud?
"Kalau lewat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) kan sejak dulu. Kalau undang-undang diganti dengan Perppu itu sejak dulu bisa. Sejak dulu sampai kapan pun bisa tapi kalau isi undang-undang diganti dengan PP, diganti dengan Perpres (Peraturan Presiden) itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik," kata Mahfud di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (17/2/2020).

Sebagaimana dikutip sebelumnya, dalam RUU Cipta Kerja disebutkan kewenangan presiden mengubah UU lewat PP. Regulasi itu tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja, dalam Pasal 170.
Bunyi Pasal 170:

Pasal 170

Ayat (1)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)
Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah," demikian bunyi pasal 170 ayat 2.

Ayat (3)
Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Namun Mahfud mengaku belum tahu pasti apa isi dari RUU Omnibus Law itu. Bilamana ada kekeliruan, Mahfud memberi saran agar siapa pun melaporkannya ke DPR.

"Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada begitu. Oleh sebab itu, kalau ada yang seperti itu disampaikan saja ke DPR dalam proses pembahasan. Coba nanti dipastikan lagi deh saya tidak yakin kok ada isi UU bisa diganti dengan Perppu. kalau bukan produk hukum, itu konteksnya ke atas ya. Konteksnya lain, bukan masalah ketentuan-ketentuan teknis barangkali," kata Mahfud.

"Tapi saya prinsipnya begini, prinsipnya tak bisa sebuah UU diubah dengan PP atau Perpres. Kalau dengan Perppu bisa. Kalau perubahan kalau Perppu dulu bisa iya bisa tidak. Itu tergantung kebutuhan. Coba nanti dicek dulu, saya tidak akan, pasal berapa tadi saya cek? Nanti saya cek. Besok tanya lagi ya," sambungnya.
Source : Detik

Inilah Tugas 9 Anggota Wantimpres yang Baru

Sembilan anggota Wantimpres akan memberikan pertimbangan sesuai kepasitas, misalnya soal politik, agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta birokrasi.

Seperti kata Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan mereka bertugas memberikan masukan kepada Presiden Jokow tentang berbagai bidang yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Berikut ini para anggota baru Wantimpres berikut tugas masing-masing seperti dilansir situs Tempo.co.

1. Wiranto
Fadjroel Rachman mengatakan Ketua Wantimpres ini diharapkan bisa memperkuat pertimbangan dan keputusan politik Presiden. Sebagai mantan Panglima ABRI dan politikus senior, Wiranto dinilai memiliki pengalaman kuat dalam mengelola dinamika politik dan keamanan nasional.

2. Muhammad Luthfi bin Yahya
Habib Luthfi adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dia juga Ketua Forum Ulama Sufi se-Dunia. "Habib Luthfi tidak pernah berhenti memajukan toleransi beragama di Indonesia," ucap Fadjroel.

3. Dato Sri Tahir
Bos Group Mayapada ini dikenal sebagai pegiat kemanusiaan yang aktif memperjuangkan pendidikan dan kesehatan secara cuma-cuma di Indonesia. Tahir juga aktivis kemanusiaan internasional untuk Palestina, Yordania, sampai Suriah. Komitmen dan pengalaman Tahir, menurut Fadjroel, akan membantu visi Jokowi memajukan kesehatan dan pendidikan di Indonesia.

4. Muhammad Mardiono
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dikenal sebagai tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian membangun jaringan bisnis nasional dan finansial. "Mardiono akan berkontribusi dalam memberikan pertimbangan strategi pengorganisasian program-program Presiden," ujar Fadjroel.

5. Arifin Panigoro
Pelopor industri energi nasional dan pendiri MedcoEnergi ini akan memberikan pertimbangan terkait visi, misi, dan program Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan energi. Dia pernah aktif di PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Pembaruan
6. Sidarto Danusubroto
Pernah menjadi ajudan Presiden dan Proklamator Sukarno. Dia pun kader PDI Perjuangan. Sidarto juga anggota Wantimpres periode 2014-2019 yag dinilai berpengaruh dalam kelompok kebangsaan.

7. Soekarwo
Mantan Gubernur Jawa Timur ini akan berkontribusi dalam bidang kebijakan Presiden dalam pengelolaan reformasi birokrasi dan penguatan ekonomi sektor riil.

8. Putri Kuswisnuwardani
Putri dari Mooryati Soedibyo, pendiri sekaligus perintis perusahaan industri kosmetik dan jamu PT Mustika Ratu. Dia akan mendampingi Jokowi dalam penguatan industri produk-produk lokal yang mampu bersaing di pasar bebas.

9. Agung Laksono
Politikus Partai Golkar dan Ketua DPR periode 1999-2004. Dia juga pernah menjabat Menko Kesejahteraan di era Presiden SBY. Agung memiliki pengalaman dan keahlian dalam memberikan pandangan terhadap pengelolaan dinamika politik nasional.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dilantik menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 13 Desember 2019.

Selain Wiranto, delapan tokoh lainnya didapuk menjadi anggota Wantimpres. Mereka di antaranya politikus PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto, politikus Partai Golkar Agung Laksono, pengusaha Putri Kuswisnuwardhani, pengusaha Arifin Panigoro, pengusaha Dato Sri Tahir, ulama asal Pekalongan Muhammad Luthfi bin Yahya, politikus PPP Mardiono, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi selanjutnya memimpin sumpah jabatan. Ia meminta semua anggota untuk mengucapkan dan mengulangi kata-katanya.

"Demi Allah/Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Jokowi diikuti seluruh anggota Wantimpres yang dilantik.

KFC dan Starbucks Sebagai Pelengkap Rest Area

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tentang keberadaan tenant asing di rest area. Tenant asing seperti KFC dan Starbucks yang disinggung oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di istana karena dianggap masih mendominasi ruang di rest area tol atau kawasan infrastruktur baru di Indonesia.

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pemberdayaan UMKM Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) kemarin, Jokowi menyampaikan kekecewaannya terkait keberadaan kios asing penjual ayam goreng dan minuman kopi di nyaris seluruh rest area tol di Indonesia. Jumlahnya bahkan dinilai Jokowi mengalahkan keberadaan kios lokal yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

Menurut Basuki, keberadaan kios asing perlu sebagai penarik bagi masyarakat yang melewati jalan tol untuk singgah. Namun jumlahnya telah diatur agar tak lebih banyak dibanding yang lokal.
"(kios asing) itu tetap harus ada seperti Starbucks atau KFC, karena tanpa itu, seperti yang kita liat di rest area Solo-Surabaya, isinya pick up semua," ujar Basuki di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
Basuki menjamin kios lokal tetap mendapat porsi paling besar berada di rest area atau di sentral-sentral ekonomi kawasan infrastruktur baru lainnya. Hal ini bahkan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Peristirahatan dan Pelayanan pada jalan tol.

Beleid ini menginstruksikan seluruh pengelola tol untuk menyediakan lahan pelaku usaha lokal sebanyak 70%. Khusus untuk UMKM dan Koperasi, aturan ini juga punya porsinya sendiri yaitu masing-masingnya wajib mengisi area sebesar 20% dan 30 di sebuah jalan tol yang baru beroperasi.

"Kan sudah ada aturannya yakni 30% untuk (kios) asing dan 70% untuk lokal. Dan saya kira sudah ada 70% yang baru-baru (kios lokal) ya, seperti Sate Maranggi pasti ada, Soto Padang, Pecel Madiun, Rawon Uling, pasti ada," katanya. Jadi menurut dia semua nya sudah ada peraturanya yang sudah di tentukan.

Suriah akan Tempatkan Pasukan Lebih Banyak di Perbatasan Turki

Menteri Rekonsiliasi Nasional Suriah mengkonfirmasi keputusan Damaskus untuk mengirim pasukan lebih banyak ke perbatasan negara ini dengan Turki.

dilansir dari FNA hari Selasa (15/10/2019) melaporkan, Ali Haidar mengatakan, ketika kedaulatan Suriah dan perbatasan utara negara ini terancam invasi militer langsung oleh Turki, maka tak diragukan lagi membela perbatasan merupakan bagian dari prioritas pemerintah Damaskus.

Setelah pengkhianatan AS kepada pasukan Kurdi, milisi bersenjata Kurdi hari Ahad (13/10/2019) mencapai kesepakatan dengan pemerintah Damaskus untuk menempatkan pasukan pemerintah di perbatasan negara ini dan melawan pasukan Turki.

Menyusul kesepakatan ini, militer Suriah Ahad malam memasuki kota Manbij, di utara Suriah untuk mengontrol berbagai wilayah perbatasan termasuk kota Afrin, Ain al-Arab, Ain Issa, al-Tabqah dan Mansurah.

Operasi besar-besaran militer Turki di utara Suriah dimulai sejak hari Rabu (09/10/2019) atas instruksi Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan dalih melawan milisi bersenjata Turki yang disebut teroris oleh Ankara. Sampai kini operasi militer ini terus berlanjut.

Operasi militer Turki di utara Suriah menuai kecaman luas di tingkat internasional.

Sementara itu, berbagai media asing mengkonfirmasi relokasi 50 ribu perempuan Daesh dari pangkalan Shadadi, selatan Provinsi Hasakah, Suriah oleh Amerika Serikat ke wilayah Kurdistan Irak.

Sebanyak 150 militer Amerika hari Senin juga direlokasi dari al-Malikiyah Suriah ke Irak.