Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Desember 2023

Kaesang Dapat Dukungan di 2024 dari Relawan Sedulur Jokowi

Setelah ramai di bicarakan dan menurut berbagai sumber Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sedulur memberikan dukungan ke Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Hari ini, mereka pun membentuk komunitas relawan yang dinamakan 'Sedulur Kaesang Jokowi'.

"Kita sebenarnya saya tumbuh besar di pergerakan di Sedulur Jokowi. kebetulan saya Bendahara Umumnya Sedulur Jokowi. Itu maksud dan tujuan kita dikarenakan aspirasi daripada anak-anak muda ini terlalu ingin bergabung dengan Sedulur Jokowi,  kata Ketua Umum Sedulur Kaesang-Jokowi, Raden Dody Iwa Kusumajaya di Elza Syarief Law Office, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

"Akhirnya kami punya aspirasi kita ini karena ini adalah generasi Z, generasi Milenial kita buat yang namanya Sedulur Jokowi-Kaesang. Dan kita telah melakukan studi-studi ternyata rumah ini adalah rumah inspirasi anak-anak muda, tokoh muda, dulu ini ada rumah dinas Sutan Sjahrir," ungkapnya.

Ia mengatakan Sutan Sjahrir merupakan perdana menteri termuda di Indonesia, sosoknya juga sempat mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Raden berharap sosok tersebut bisa memotivasi Kaesang.


"Jadi saya sangat yakin, pergerakan tokoh-tokoh muda ini bisa melanjutkan regenerasi kita ke depan karena ke depan kita sudah mulai pensiun. Tentunya seperti Mas Kaesang ini harapan kita sebagai tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh politik muda, yang bisa mengangkat harkat anak-anak regenerasi muda," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kaesang menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut. Ia meyakini PSI hadir bagi mereka yang memiliki jiwa muda.

"Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah dibentuknya relawan ini, walaupun sebenarnya saya juga nggak diinfo juga, terbentuk sendiri, karena tadi seperti yang bapak ketum bilang ini adalah bentuk dari aspirasi anak muda," tutur Kaesang.

"Tapi nggak apa, PSI itu adalah partainya anak muda dan partainya orang yang berjiwa muda. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada depan sini mempunyai jiwa muda yang akan selalu berjiwa muda sampai akhir," sambungnya.

Kaesang juga mengucapkan terima kasih lantaran Sedulur Jokowi sudah mendukung Presiden selama 2 periode. Ia meyakini hasil kerja keras sang ayah juga tak terlepas dari dukungan para relawannya.

"Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak buat Sedulur Jokowi yang sudah mengawal Bapak Presiden selama 2 periode ini. Yang di mana saya rasa itu adalah hal yang sangat baik karena sampai di hampir purna tugasnya Bapak Presiden, Bapak Presiden ini tingkat kepuasannya masih dibilang sangat bagus," pungkasnya.

Sumber : ANTRA


Rabu, 07 Agustus 2019

Presiden Joko Widodo Berencana Berkunjung ke Malaysia


Presiden Joko Widodo mengajak ngobrol atau berbincang-bincang dengan 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LBBP) negara sahabat di beranda belakang Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi mengobrol dengan masing-masing dubes negara sahabat sekitar lima menit.

Tampak Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di akhir obrolan, dubes baru tersebut mengenalkan pasangannya (suami/istri).

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi
Rencana Kunjungan Presiden Turki ke Indonesia

Ada yang lebih spesifik saat penyerahan surat kuasa duta besar Turki untuk Indonesia. Karena Indonesia bersama Turki membahas progres negosiasi Indonesia Turkey comprehensive economic partnership agreement saat penyerahan surat kepercayaan oleh Dubes Turki.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara penyerahan surat kredensial oleh 12 duta besar luar biasa berkuasa penuh kepada Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Rabu. Sebagaimana dilansir Antaranews, Rabu, 7 Agustus 2019.

Salah satu perwakilan negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan yakni Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Turki untuk Indonesia Mahmut Erol Kilic.

Mahmut telah melakukan diskusi di beranda bersama Presiden Jokowi dan Menlu Retno.

"Mudah-mudahan tahun ini negosiasi sudah selesai dan tahun depan pada saat kita akan memperingati 70 tahun hubungan diplomatik dengan Turki& akan dapat ditandatangani," kata Menlu terkait kesepakatan kemitraan ekonomi dengan Turki itu.

Retno menjelaskan Presiden Turki, Recep Tayip Erdogan, juga rencananya berkunjung ke Indonesia pada 2020.

Besok, Presiden Jokowi Melawat Malaysia

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke Malaysia pada Kamis (8/8/2019).

"Presiden akan melakukan kunjungan ke Malaysia pada hari Kamis sore," kata Retno kepada media di halaman Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Sebagaimana pantauan Parstodayid dari Antaranews, Rabu, 7 Agustus 2019.

Menurut Menlu, terdapat sejumlah agenda yang akan dilakukan Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Jumat (9/8/2019).

"Setelah itu Presiden langsung ke Singapura karena Sultan Brunei, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, dan Presiden Indonesia diundang oleh Perdana Menteri Singapura untuk perayaan hari nasional Singapura," kata Menlu.

Setelah acara di Singapura usai, Presiden akan langsung kembali ke Indonesia pada Jumat petang.

Selasa, 06 Agustus 2019

Amerika Serikat Atau AS Harus Keluar dan Tutup Kedubes di Irak


Juru bicara Gerakan Al Nujaba Irak mengatakan, Amerika Serikat harus menarik pasukannya dari wilayah Irak, dan menutup kedutaan besarnya sebelum terpaksa melakukannya.

Seperti dilangsir dari Stasiun televisi Alalam (6/8/2019) melaporkan, Jubir Gerakan Al Nujaba Irak, Nasr Al Shammari menuturkan, kehadiran pasukan Amerika di Irak melanggar hukum, dan penarikan pasukan asing dari Irak harus disetujui parlemen negara ini.

Ia bahkan menambahkan, Bahwa amerika yang sedang berada dalam kondisi politik paling buruk, menyerang pasukan dan markas Al Hashd Al Shaabi.

Menurut Nasr Al Shammari, kubu perlawanan Islam Irak punya banyak opsi untuk membalas serangan Amerika, namun saat ini sedang berusaha menggunakan opsi politik.

Jubir Gerakan Al Nujaba menjelaskan, program penarikan total pasukan Amerika sudah disampaikan ke parlemen Irak, dan pasukan asing ini harus keluar dari Irak.

Selasa, 22 Januari 2019

Terindikasi Gerakan Mencurigakan Saudi di Al Mahrah Yaman


Sejumlah media Yaman mengabarkan manuver mencurigakan yang dilakukan Arab Saudi di Provinsi Al Mahrah, Yaman.

Tasnim News (20/1/2019) melaporkan, beberapa media Yaman mengabarkan, Saudi memasukkan sejumlah tentara dari luar Yaman ke Provinsi Al Mahrah di timur negara itu dan melarang warga provinsi ini untuk bergabung dengan pasukan dan aparat keamanan Yaman.

Saudi juga dikabarkan mengirimkan senjata dan uang ke sejumlah kelompok mencurigakan di Al Mahrah.

Pasukan Saudi bahkan mengubah bandara Al Gaydah dan pelabuhan Nishtun di Provinsi Al Mahrah menjadi pangkalan militernya.



Provinsi Al Mahrah sejak beberapa bulan lalu dilanda demonstrasi rakyat yang memprotes kehadiran pasukan Saudi di sejumlah banyak pintu perbatasan darat dan laut provinsi ini.

Rabu, 26 September 2018

Terkait Situs Skandal Sandiaga Kubu Prabowo-Sandiaga Siapkan Langkah Khusus



Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan langkah khusus untuk menyikapi kemunculan situs yang menyudutkan Sandiaga "Ya sebelum dilakukan langkah hukum ada langkah-langkah yang kami ambil tapi tidak akan kami publish," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2018)
 Ia mengatakan, kubu Prabowo-Sandiaga tidak terpancing dengan kemunculan situs yang menyudutkan Sandiaga itu. Ia menilai masyarakat sudah bisa membedakan antara hoaks dan berita yang benar sehingga mereka tak khawatir citra Sandiaga menjadi negatif.
Dasco mengatakan bisa pula situs tersebut dimunculkan oleh pihak ketiga yang hendak memprovokasi kedua pasangan calon.

"Kalau ada yang menbuat situs-situs seperti ini, kami juga enggak mau sangka-sangka. Mungkin ada pihak ketiga yang mau mengail di air keruh. Ya kami akan lihat nanti satu dua hari ini tindakan-tindakan yang akan kami ambil," kata Dasco. "Saya rasa masyarakat cukup pintar. Bagaimana animo masyarakat, animo emak-emak semua kemudian tiba-tiba dimunculkan ini, orang malah mungkin bukannya kemudian menjadi mundur tapi malah saya pikir dukungan terhadap Sandi Uno akan terus meningkat," lanjut dia.


Source :Kompas

Minggu, 23 September 2018

Projo Kampungan karena Provokasi SBY Kata Fadli Zon


Relawan Joko Widodo Atau sering di sebut (Jokowi), Projo, diduga melakukan provokasi yang menyebabkan Ketua Umum Partai Demokrat meninggalkan acara kampanye damai KPU. Selain SBY, Cawapres Sandiaga Uno mengaku juga mendapat perlakuan serupa.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga mengaku melihat aksi tersebut. Dia menyebut aksi tersebut memalukan.

"Saya tadi ikut mendampingi Pak Prabowo juga. Jadi di depan Pak Prabowo itu sambil teriak-teriak, saya kira kampungan lah. Tidak sesuai apa yang direncanakan KPU," individualized structure Fadli di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (23/9/2018).

Fadli mengatakan sempat melihat bendera yang sangat besar yang digunakan partai tertentu. Dia menilai hal tersebut melanggar aturan.

"Saya kira itu sangat memalukan dan silly ya. Tapi kalau kita kan biasa-biasa saja, tidak terprovokasi," jelasnya.

Fadli menyebut karnaval dalam kamlanye damai didominasi salah satu pasangan calon. Hal tersebut dinilai tidak adil dan curang.

Kirabnya itu didominasi oleh satu pihak. Jadi kesannya ini curang, yang lain diberitahu tidak boleh bawa atribut tapi yang lain membawa atribut begitu banyak," paparnya.

Fadli mengeluhkan petugas KPU yang tidak tegas. Dia menilai KPU hanya diam saat terjadi pelanggaran tersebut.

"Jadi ada petugas-petugas yang menyampaikan dong, ini tidak boleh, mohon maaf ini tidak boleh ada atribut-atribut sesuai kesepakatan kita. Begitu saja. Jadi kelihatannya itu dibiarkan saja," ucapnya.

Projo sendiri telah membantah mereka melakukan provokasi terhadap SBY. Pihak Projo juga menyatakan mereka diorganisir oleh TKN Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menyemarakkan kampanye damai.

"Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai," customized organization Ketua Projo Budi Arie.

Sabtu, 22 September 2018

Nomor Urut Capres-cawapres Peserta Pilpres 2019



KPU melakukan pengundian nomor urut capres-cawapres peserta Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 1, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 2.

Pengundian dilakukan di ruang sidang utama gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018) malam.
Sebelum mengambil nomor urut, cawapres dari kedua kubu mengambil undian 'tahap pertama' untuk menentukan siapa yang lebih dulu untuk mengambil nomor urut capres/cawapres. Cawapres yang mendapat angka terkecil dipersilakan lebih dulu mengambil undian nomor urut peserta Pilpres 2019.
Sandiaga Uno mendapat angka 1, sementara Ma'ruf Amin memperoleh angka 10. Alhasil, Prabowo dipersilakan lebih dulu mengambil nomor urut.

Saat giliran Jokowi mengambil undian, Ma'ruf Amin terlebih dahulu memimpin doa. Prabowo-Sandiaga juga ikut berdoa bersama.
Usai nomor urut dibacakan, para pendukung lalu mengangkat atribut pasangan calon yang mereka siapkan. Sudah ada angka pada atribut tersebut.

Pada Pilpres 2014, Prabowo, yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, mendapat nomor urut 1. Sedangkan Jokowi, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mendapat nomor urut 2.

Selasa, 11 September 2018

Habib Rizieq Dapat Jadi Kunci Kemenangan Prabowo-Sandiaga


Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, Adjie Alfaraby menilai, sosok leader Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dapat menjadi kunci kemenangan bagi pasangan bakal calon Presiden Prabowo Subianto serta calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di Pilpres 2019
Peran Rizieq pada Prabowo-Sandi, jelas jelas inilah kuncinya ya. Salah satu amunisi yang bisa jadi akan menjadi titik balik pasangan Prabowo-Sandi ialah ke mana dukungan ulama serta salah satu simbolnya Habib Rizieq,” kata Adjie di kantor LSI, Rawangun, Jakarta Timur, Selasa 21 Agustus 2018

Adjie melanjutkan, sampai saat ini belum jelas arah Habib Rizieq mendukung pasangan calon di Pemilu 2019. walaupun Ketua Majelis Ulama Indonesai (MUI) Ma’ruf Amin telah ditunjuk sebagai bakal cawapres buat Joko Widodo Meski begitu, ia mengira perilaku para ulama akan tetap condong kepada Prabowo Subianto, mengingat result Ijtima Ulama telah menunjuk Ketum Partai Gerindra tersebut sebagai capres meskipun cawapresnya tidak sesuai rekomendasi
“Tapi kalau kita lihat, sebetulnya capresnya sama, Prabowo Subianto. aku menduga, bisa jadi saja posisi para ulama, diantaranya Habib Rizieq tetap di Prabowo-Sandi, tetapi momentumnya saja yang ditunggu,
” lanjut Adjie Sambung Adjie, dukungan Habib Rizieq kepada pasangan Prabowo-Sandiaga akan timbul terhadap menit-menit akhir Pilpres, di mana keduanya amat memerlukan dukungan umat Islam
“Kapan turunnya, bisa jadi menjelang Pilpres dapat saja Beliau muncul, kalau Prabowo-Sandi perlu satu gebrakan yang besar menarik dukungan pemilih Islam,” ujarnya.

Minggu, 09 September 2018

Doa Dari Mahathir Mohamad Untuk Jokowi - Ma'ruf Amin Menang Pilpres 2019


Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mendoakan pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf. Amin supaya memenangi pemilihan presiden atau pilpres 2019 "Pak Mahathir mendoakan Pak Jokowi serta Kiai Ma'ruf. dapat mendapati kepercayaan masyarakat, menjadi Presiden serta Wakil Presiden, dalam pilpres 2019," kata putri sulung Ma'ruf. Amin, Siti Ma'rifah,. sehabis mendampingi ayahnya bertemu dengan Mahathir di Malaysia, Sabtu, 8 September 2018
Dalam kunjungan itu, Ma'ruf. Amin memenuhi undangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Kompleks Mines Residence, Seri Kembangan, Selangor, Malaysia. disamping bersama putrinya, Ma'ruf. disertai Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Rusdi Kirana

"Pertemuan akrab. Nuansanya bicara dari hati ke hati. Hampir dua jam," kata Ma'rifah. rujukan oleh Ma'rifah,. Mahathir secara khusus juga meminta doa Ma'ruf. Amin supaya sukses memimpin Malaysia sehabis memenangi pemilu Malaysia terhadap 9 Mei 2018 lantas. Mahathir juga ingin dapat menaikkan kaitan baik Indonesia serta Malaysia

Dia menyebutkan pertemuan diawali dengan diskusi cair mengenai kaitan antara Indonesia serta Malaysia. Ma'rifah. mengakui sang ayah juga memberitahukan permohonan keringanan hukuman meninggal bagi energi kerja Indonesia yang terserang problematika bukan narkoba
Lewat keterangan tertulis yang dikirim tim pemenangan, Ma'ruf. Amin mengatakan kunjungannya tersebut merupakan lawatan balasan pasal Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga menjadikan Indonesia negara pertama yang ia kunjungi sehabis dilantik Ma'ruf. Amin menyebutkan Mahathir ialah inspirasi terkuat yang mengokohkan langkah politik pribadinya buat berlaga dalam pemilihan presiden 2019. Dalam beragam kesempatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif itu sering mengatakan merasa masih muda gara-gara Perdana Menteri Malaysia itu. "Gara-gara Mahathir Mohammad, aku ini terus menjadi muda," ujarnya dalam acara Partai NasDem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Ahad, 2 September Kmaren.

Selasa, 28 Agustus 2018

Elemen Masyarakat Surabaya Begerak Tolak Deklarasi Tagar 2019GantiPresiden

Setelah rame pemberitaan media masa yang mengabarkan hastag 2019gantipresiden dan ratusan orang pun yang menamakan koalisi satukan hati NKRI yang terdiri dari elemen masyarakat dan banser melakukan aksi menolak #2019GantiPresiden. Mereka menggelar aksi di Jalan Tunjungan.



Dengan pengeras suara mereka menyuarakan agar Kota Surabaya menjadi kondusif. Mereka berjalan dari Gedung Grahadi menuju Jalan Tunjungan.

“Merdeka…merdeka NKRI harga mati. Di sini siapun presidennya kami dukung,” kata Didik dari gabungan Aliansi Arek Suroboyo Bela NKRI ketika berorasi, Minggu (26/8/2018)

“2019 tidak ada ganti presiden. 2019 adalah pemilihan umum siapapun yang dipilih adalah pilihan rakyat. Jangan kotori Kota Surabaya dengan aksi-aksi provokasi, dan kebencian,” kata salah satu peserta aksi, Mat Mochtar.

Dalam aksi mereka, sempat diwarnai adu mulut. Sebab petugas kepolisian sempat menanyakan surat pemberitahuan mereka melakukan aksi di Jalan Tunjungan tersebut.

“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kita sebagai warga NKRI, kami sudah memberikan surat pemeberitahun terkait aksi ini di Polda Jatim,” ujar salah satu orator kepada petugas kepolisian yang mengawal aksi mereka.

Para pendemo menolak aksi #2019GantiPresiden bergerak melakukan aksi di depan Hotel Majapahit. Berulang kali mereka berorasi ingin Kota Surabaya dihindarkan dari provokasi. Mereka terus menyerukan 2019 tidak ada ganti presiden, melainkan 2019 adalah pemilihan umum.

Senin, 20 Agustus 2018

Ketika Memanasnya Konflik Intelijen AS dengan Trump

Langkah di luar dugaan Presiden Amerika Serikat memutus akses keamanan mantan direktur badan intelijen pusat negara itu, CIA, telah memicu kemarahan komunitas intelijen Amerika.
Presiden Amerika, Donald Trump kembali mengeluarkan keputusan kontroversial, kali ini sasarannya adalah mantan direktur CIA, John O. Brennan dan beberapa mantan pejabat tinggi CIA serta sejumlah besar mantan pejabat badan intelijen Amerika lainnya.

Pemutusan akses keamanan John Brennan ini disinyalir untuk menakut-nakuti oposisi dan memberangus kebebasan di Amerika. Dalam pernyataan bersamanya, para mantan pejabat badan intelijen Amerika itu sangat menyesalkan keputusan Trump dan menyebutnya tidak tepat.
Mereka mengatakan, hingga kini kami belum pernah menyaksikan pemberian hak atau pencabutan akses informasi rahasia, berubah menjadi alat politik.

Perdebatan yang terjadi baru-baru ini antara Trump dengan mantan direktur CIA mencapai puncaknya tatkala Brennan menyebut tindak tanduk Trump dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia berbau pengkhianatan.
Dalam konferensi pers bersama di Helsinki itu, Trump dituduh telah melanggar kode etik komunitas intelijen Amerika karena membantah intervensi Rusia dalam pemilu presiden Amerika tahun 2016 lalu. Hal ini berujung dengan kecaman seluruh mantan pejabat tinggi badan-badan intelijen dan keamanan Amerika termasuk mantan direktur Intelijen Nasional, Dan Coats CIA
Akhirnya Presiden Amerika menghukum John Brennan dan memutus akses keamanan mantan direktur CIA itu. Beredar selentingan bahwa Brennan sebelumnya memainkan peran determinan dalam pembentukan kasus "Trump-Rusia" di masa kontestasi pemilu presiden Amerika tahun 2016.
Saat itu, Brennan dan sekelompok mantan pejabat dinas intelijen dan keamanan Amerika menyatakan bahwa Trump tidak memenuhi syarat untuk menduduki kursi kepresidenan negara itu. Mereka bahkan mengaku telah melakukan sejumlah langkah nyata untuk mencegah kemenangan Trump dalam pilpres, namun upaya itu akhirnya gagal karena suara Electoral College.

Sekarang, seiring dengan semakin dekatnya waktu pemilu sela Kongres, ketegangan antara Trump dan komunitas intelijen Amerika semakin panas. Kali ini Trump yang dianggap tidak layak duduk di kursi presiden Amerika, mengeluarkan perintah kontroversial yang melarang akses keamanan mantan direktur CIA.

Langkah Trump ini bahkan ikut membangkitkan ketidakpuasan para pejabat dinas intelijen Amerika dari kubu Republik sendiri, sehingga orang seperti David Petraeus dan Robert Gates menandatangani pernyataan protes bersama.

Mantan pejabat dinas intelijen Amerika dari Partai Republik, Michael Hayden mengatakan, penggunaan sistem keamanan baku untuk menghukum seorang oposan politik, secara sederhana, tidak tepat, bahkan jika kita menerima bahwa presiden Amerika memiliki kuasa dalam hal ini. Hal ini menjadi catatan negatif bagi sehatnya pemerintahan Amerika dan diskursus warga negara ini.

Namun dampak destruktif yang diciptakan Trump terhadap sehatnya pemerintahan Amerika tidak hanya terbatas pada perang antara dirinya dengan komunitas intelijen Amerika, tapi mencakup juga media-media negara itu secara umum.

Publikasi serentak artikel berbau protes atas kebijakan Trump di lebih dari 340 koran dan media Amerika pada hari Kamis (16/8) dan pernyataan beragam mantan pejabat intelijen dan keamanan menyikapi langkah Trump terkait Brennan, menunjukkan dalamnya konflik dalam atmosfir perpolitikan Amerika.

Jumat, 17 Agustus 2018

Sidang Tahunan MPR dan Semangat Persatuan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang tahunan MPR-DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Jokowi dan JK tiba di ruang rapat paripurna I Tempat sidang digelar pada pukul 09.06 WIB. Keduanya didampingi Ibu Negara Iriana dan Ibu Wapres Mufidah Kalla. Kedatangan Presiden dan Wapres disambut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Presiden Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018 menyebut ada momentum saat semua anak-anak bangsa bisa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka.
"Esok hari, kita, bangsa Indonesia, merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-73. Sebuah momentum untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis, dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka," kata Jokowi seperti dikutip Antaranews.
Presiden mengatakan, perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, mereka menemukan energi yang mahadahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga tetesan keringat untuk Indonesia merdeka.
Dalam persatuan Indonesia itulah, kata dia, para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas, kepedulian, dan juga semangat berbagi antarsesama anak bangsa. Selain itu juga solidaritas, peduli, dan berbagi antarsesama saudara, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
"Kini, setelah 73 tahun merdeka, kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan, untuk bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Jokowi.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sambutannya menyinggung tahun politik yang akan dihadapi tahun 2019.
Zulkifli mengatakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-73 tahun, kita menorehkan sejarah bangsa yang menentukan, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan serentak tahun 2019 nanti. Perjalanan sejarah ini bukan hanya ujian demokrasi ataupun ujian kebangsaan kita, namun dapat diartikan sebagai prestasi dalam kehidupan berdemokrasi.
"Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden seharusnya menjadi puncak dari kematangan demokrasi kita setelah penyelenggaraan Pilkada Serentak beberapa waktu lalu," kata Zulkifli di hadapan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dan ratusan anggota DPR, MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, seperti dikutip Merdeka.
Melalui sidang terhormat ini, MPR mengajak hadirin dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu berkualitas yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden ini adalah kompetisi antar kita, antar saudara, antar sesama anak bangsa.
"Mari hadirkan kompetisi ide, gagasan dan narasi kebangsaan, bersihkan atmosfir udara kita dari polusi kebencian. Pada akhirnya Rakyat Indonesia harus menjadi pihak yang paling diuntungkan. Siapapun yang terpilih harus menjadi kemenangan rakyat Indonesia. Karena pilihan boleh beda, tetapi merah putih kita sama," jelas Zulkifli yang juga Ketua Umum PAN ini.
Zulkifli juga menyinggung tentang 20 tahun reformasi Indonesia. Cita-cita itu adalah, Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Kita boleh berbangga atas berbagai keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun reformasi. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa: kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh Rakyat Indonesia," jelas dia.
Zulkifli minta, bangsa Indonesia harus selalu ingat, prinsip-prinsip kehidupan berbangsa tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik.
"Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elit. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan," tutup dia.
Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018 dihadiri 453 anggota, dari 689 anggota yang terdiri atas 560 anggota DPR RI dan 129 anggota DPD RI. Dengan demikian, dalam Sidang Tahunan kali ini, sebanyak 236 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD tidak hadir. Meski demikian, kehadiran 453 anggota MPR itu telah memenuhi syarat untuk memulai sidang dan rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR.
Sidang tersebut dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla, Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota MPR RI, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, dan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Ads 970x90